Iklan Semua Halaman

Tolak Rencana Ridwan Kamil Terkait Masker, Ali Hasan: Yang Tidak Mampu Harusnya Diberi Bukan Didenda

  Redaksi
Sabtu, 18 Juli 2020

Anggota DPRD Jabar dari fraksi Partai Golkar, Ali Hasan menentang rencana Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil terkait denda masker.
Hal tersebut disebabkan karena di Jawa Barat masih banyak warga menengah ke bawah yang tak mampu membeli masker di saat pandemi Covid-19 tersebut.
Hal tersebut diungkapkan Ali seusai pelantikan sebagai Ketua DPD Partai Golkar Cimahi secara aklamasi pada Sabtu 18 Juli 2020. Tepatnya di Gedung DPD Partai Golkar Jabar di Jalan Maskumambang, Kota Bandung.
Menurut Ali denda yang nilainya ‎Rp 100-150 ribu bagi warga yang tak memakai masker ini cukup berat bagi kalangan menengah ke bawah.

"Jika dikalkulasikan misalnya ada tukang becak memiliki anggota keluarga 4 orang, dia harus menyiapkan uang setidaknya Rp 20 ribu jika menggunakan masker Rp 5 ribu. Padahal untuk keseharian makan saja sudah sulit apalagi untuk bayar denda," ucapnya.
Seharusnya mereka yang tak menggunakan masker ini lanjut Ali, diberi masker oleh pemerintah. Semisal dengan memanfaatkan aparat yang turun langsung ke lapangan untuk melakukan pemantauan siapa-siapa saja yang tak menggunakan masker tersebut.
‎"Kalau orang tersebut menggunakan sepeda motor, atau mobil sih dipersilakanlah diberi sanksi denda tersebut. Nah yang jadi masalah adalah mereka yang tak punya uang, lebih baik beli makan sehari-hari dulu baru beli masker. Apalagi masker itu seharusnya dalam beberapa hari sekali harus diganti," ucapnya.
‎Jadi sekali lagi Ali menegaskan rencana pergub terkait masker tersebut jangan disamaratakan.
"Pemerintah seharusnya jika ingin memberi denda bagi yang tak pakai masker lihat dulu orangnya. Kalau warga yang sedang kesusahan seharusnya diberi masker jangan didenda," ucapnya.
Sebelumnya‎ Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Jabar Ridwan Kamil akan melakukan pendisiplinan dengan mendenda warganya. Pendisiplinan tersebut akan dimulai pada 27 Juli-9 Agustus 2020 mendatang.
"Kami akan melakukan pendisiplinan. Karena proses edukasi sudah dilakukan, proses teguran sudah dilakukan, kini tahap pendisiplinan berupa denda.
‎Jadi akan ada denda dengan nilai Rp 100-150 ribu kepada mereka yang tidak menggunakan masker di tempat umum," kata Ridwan beberapa waktu lalu.
Hanya saja kata Ridwan, penggunaan masker ini tidak wajib digunakan jika berada di rumah.
"Tetapi untuk kewaspadaan, silakan saja menggunakan masker di rumah," ucapnya.
Sementara itu, warga yang sedang berolahraga di tempat umum merupakan kalangan yang dikecualikan dalam kebijakan pendisiplinan penggunaan masker.‎
"Pengecualiannya adalah kalau dia akan melakukan pidato, maka boleh melepas dulu masker. Kalau lagi makan di ruang publik juga dipersilakan melepas sementara masker," ucapnya.***