Iklan Semua Halaman

KPU: DPC atau DPD Partai Bisa Dipidana Jika Menolak Calon Kepala Daerah yang Ditetapkan DPP

  Redaksi
Jumat, 24 Juli 2020

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia, Hasyim Asyari, menegaskan ada konsekuensi hukuman pidana jika pengurus partai politik di tingkat daerah yaitu Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) tidak mengikuti rekomendasi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) terkait rekomendasi bakal pasangan calon kepala daerah yang diusung.

Pernyataan itu disampaikan Hasyim merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Undang-Undang Pilkada).

“Bagi pengurus partai politik yang mencalonkan nama berbeda dari rekomendasi DPP diancam pidana. Ancaman pidana bagi pengurus partai politik membangkang pencalonan,” kata dia di sesi diskusi "Proses Kandidasi di Pilkada 2020: Ruang Gelap Yang Penuh Misteri", Kamis (23/7/2020).

Jika melihat Undang-Undang Pilkada, maka kewenangan DPP Partai Politik merekomendasikan bakal pasangan calon kepala daerah diatur di Pasal 40 A dan Pasal 42, Pasal 164, dan Pasal 186 A Undang-Undang Pilkada.

Ancaman pidana kepada pengurus partai politik di tingkat daerah yang tidak menindaklanjuti rekomendasi bakal pasangan calon kepala daerah diatur di Pasal 186 A Undang-Undang Pilkada.

Pasal 186A Undang-Undang Pilkada menyatakan :

(1) Ketua dan sekretaris Partai Politik tingkat Provinsi dan/atau tingkat Kabupaten/Kota yang mendaftarkan pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) yang tidak didasarkan pada surat keputusan pengurus Partai Politik tingkat Pusat tentang Persetujuan atas calon yang diusulkan oleh pengurus Partai Politik tingkat Provinsi dan/atau pengurus Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

(2) Penyelenggara Pemilihan yang menetapkan pasangan calon yang didaftarkan sebagai peserta Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana maksimumnya.

Menurut Hasyim, jajaran KPU di tingkat daerah yang memproses bakal pasangan calon kepala daerah yang diajukan DPC dan DPD yang tidak sesuai rekomendasi DPP Partai Politik juga dapat diproses pidana.

“Demikian KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota menerima pendaftaran calon, nama berbeda dari rekomendasi yang disetujui DPP. Ini diancam pidana,” ujar Hasyim.

Sebelumnya, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia, Hasyim Asyari, mengatakan kewenangan merekomendasikan bakal pasangan calon kepala daerah berada di dewan pimpinan pusat (DPP) Partai Politik.

“Di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 itu ada ketentuan calon kepala daerah diusung, didaftarkan nama calon dalam pilkada, yaitu pilkada kabupaten/kota dan pilkada provinsi itu adalah nama yang disetujui DPP partai politik,” kata Hasyim, di sesi diskusi, Proses Kandidasi di Pilkada 2020: Ruang Gelap Yang Penuh Misteri, Kamis (23/7/2020).

Dia menjelaskan, DPP Partai Politik dapat membuat surat keputusan, rekomendasi atau apapun yang menandakan legalitas calon tersebut. Ketua umum dan sekretaris jenderal wajib menandatangani rekomendasi tersebut.

“Ada hitam di atas putih dari DPP Partai Politik. Calon resmi dari partai politik kami adalah ini. Dokumen pencalonan ditandatangani DPP, yaitu ketua umum dan sekjen. (Dapat,-red) menerbitkan surat mandat kepada orang yang ditunjuk untuk proses pendaftaran” kata dia.

Apabila, pengurus partai politik di tingkat daerah tidak melaksanakan rekomendasi bakal pasangan calon kepala daerah, maka DPP Partai Politik dapat mengambil alih proses pencalonan tersebut.

“Ada ketentuan kalau ada pengurus parpol, DPC, DPD mencalonkan kepala daerah yang nama tidak sama atau berbeda, dapat diambil alih DPP. Kalau pengurus partai politik (tingkat daerah,-red) mencalonkan nama berbeda dapat diambil alih DPP,” tambahnya.**